Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara. Foto: Munchen/nvl

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai keputusan pemerintah yang telah menetapkan kenaikan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Solar, perlu dibarengi dengan berbagai bauran kebijakan. Sebab, menurutnya, kenaikan harga BBM tersebut memang dilematis, bahwa di satu sisi APBN tertekan jika harga BBM tidak dinaikkan, sementara di sisi lain kenaikan harga BBM akan picu inflasi, angka kemiskinan yang lebih tinggi.

Bauran kebijakan tersebut, bukan saja untuk menambah bantuan langsung tunai (BLT) kompensasi BBM dan subsidi upah, pemerintah juga disarankan menambah dana kompensasi berupa bantuan permodalan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak. “Sebab, sebesar 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM. Jadi UMKM perlu mendapat bantuan langsung agar masih bisa optimal dalam penyerapan tenaga kerja,” ujar Amir dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Sabtu (3/9/2022).

Di sisi lain,  kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Pertamax (non-subsidi) secara bersamaan dengan gap yang masih lebar, memang berisiko tetap membuat konsumen Pertamax membeli Pertalite. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tetap konsisten merencanakan pembatasan penggunaan Pertalite hanya kepada kategori miskin dan angkutan umum yang memang membutuhkan.

“Tinggal mekanismenya mempermudah akses terhadap orang miskin dan validasi datanya disiapkan. Sehingga pembatasanlah yang efektif mencegah peralihan konsumen non-subsidi ke BBM jenis subsidi,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Diketahui, per Sabtu (3/9/2022), Pemerintah mengumumkan kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM). Tiga jenis BBM itu meliputi pertalite, solar subsidi, dan pertamax nonsubsidi. Rincian kenaikan harga BBM itu yakni Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter; Solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter; Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. (rdn/sf)